Work

Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara

Year: 2022
Type: article
Abstract: Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan wadah dan organisasi tempat berhimpunnya Ulama-ulama dan Cendikiawan muslim di Aceh yang bersifat independen dan kedudukan setara dengan badan Legislatif tingkat Nasional dalam merumuskan fatwanya yaitu berupa Qanun-qanun jinayat. Keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah di Aceh, karena penerapan dan pelaksanaan hukum-hukum yang di ambil langsung dari Al-Quran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menerbitkan hukum-hukum bagi seseorang yang melanggar aturan hukum jinayat, mulai dari pembuatan Undang-undang, pemberlakuan serta penerapan hukum jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengambil bahan dari buku-buku. Dan selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat statute approach (pendekatan perundang-undangan). Majelis permusyawaratan ulama khususnya di Aceh sebagai tempat penafsiran hukum baik itu untuk masyarakat serta untuk pemerintahan. Dengan adanya MPU baik di provinsi ataupun di kabupaten sebagai pembantu pemerintahan dalam menetapkan kebijkan hukum serta memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. MPU sangat berperan aktif dalam pemerintahan baik itu lansung maupun tidak langsung memberikan masukan, pertimbangan serta pengawasan kepada pemerintah.Kata kunci: Peran; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); Qanun Jinayat.
Language: Indonesian
Subfield: Law
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4283512644
FWCI: 2.652
Cites: 4
Cited by: 4
Related to: 9