Year: 2025
Type: article
Abstract: Praperadilan merupakan lembaga yang diinspirasi oleh Habeas Corpus untuk melindungi tersangka dari tindakan pemaksaan yang sewenang-wenang, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Akan tetapi, beban pembuktian dalam praperadilan sepenuhnya dibebankan kepada pemohon, sedangkan yang diuji adalah perbuatan negatifnya, yaitu batalnya upaya paksa tersebut. Hal ini menyulitkan pemohon untuk membuktikan tidak sahnya tindakan pemaksaan yang dialaminya. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengkaji konsep Habeas Corpus dan sistem pembuktian, pembuktian terbalik dalam sistem peradilan Indonesia, serta konsep pembuktian ideal dalam praperadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa untuk mengajukan Habeas Corpus mengharuskan pihak yang menahan untuk membuktikan sah tidaknya penahanan, apabila hal tersebut tidak berhasil maka terdakwa harus dibebaskan. Sementara itu, pembuktian terbalik telah diterapkan dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengatasi kendala dalam mengungkap kejahatan terorganisasi. Dalam praperadilan, penerapan pembuktian terbalik bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan transparansi, dan menciptakan akuntabilitas atas tindakan petugas dalam upaya pemaksaan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip they are not to prove negative , yang membebaskan pemohon dari kewajiban untuk membuktikan sesuatu yang negatif, serta mengadopsi Habeas Corpus untuk memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Dengan menempatkan beban pada tergugat untuk membuktikan legalitas tindakan hukumnya, mekanisme ini memperkuat prinsip equality of arms , menciptakan keseimbangan antara individu dan negara, serta menjadikan proses praperadilan sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan dalam pembuktian.
Source: Sriwijaya Law Review
Language: Indonesian
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Keywords: reversal of burden of proof, pretrial review, habeas corpus, burden of proof, criminal procedure reform, coercion in criminal proceedings, equality of arms, human rights protection, corruption crimes, money laundering, administrative litigation, police accountability, Indonesian criminal procedure
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4412815678
