Tanggung Jawab Negara: Tata Kelola Pendanaan Mitigasi Iklim dan Kepastian Hukum bagi Perhutanan Sosial
Year: 2026
Type: conference-paper
Abstract: Pendanaan proyek mitigasi perubahan iklim menempatkan perhutanan sosial sebagai instrumen penting dalam perlindungan hutan dan pengurangan emisi melalui keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Namun, kerangka hukum yang mengatur Nilai Ekonomi Karbon, pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan kebijakan perhutanan sosial belum memberikan kepastian hukum atas skema pendanaan serta pengakuan hak ekonomi yang proporsional. Desain kebijakan yang cenderung bias dan lemahnya implementasi menyebabkan keterbatasan akses pendanaan, menimbulkan konflik agraria dan konflik sosial horizontal, serta berpotensi melemahkan keberlanjutan pengelolaan hutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan distributif dalam pendanaan proyek mitigasi perubahan iklim, sekaligus menelaah peluang pengakuan perhutanan sosial sebagai subjek yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dari upaya menjaga hutan, termasuk melalui perdagangan karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap regulasi Nilai Ekonomi Karbon, kebijakan pendanaan iklim, dan tata kelola perhutanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator pendanaan, dan penjamin keadilan sosial. Skema pendanaan BPDLH yang didominasi mekanisme pinjaman bergulir dan minim skema hibah belum mencerminkan keadilan distributif serta belum memberikan kepastian hukum atas hak ekonomi perhutanan sosial. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan dan desain pendanaan iklim yang lebih adil dengan mengakui perhutanan sosial sebagai pemegang hak ekonomi kolektif dan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta menjadi solusi konflik agraria dalam Kawasan hutan.
Source: Proceeding Legal Symposium
Author: Nanang Kosasih
Institution: University of Indonesia
Language: Indonesian
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7155497438