Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang Berdasarkan Undang-Undang Desa
Year: 2026
Type: article
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kebijakan penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena penundaan Pilkades yang menimbulkan sengketa politik dan ketidakpastian hukum di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pilkades dalam peraturan perundang-undangan menegaskan kewajiban pelaksanaan pemilihan secara periodik sebagai wujud demokrasi lokal dan kepastian hukum. Namun, kebijakan penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan asas legalitas serta asas kepastian hukum. Selain itu, penundaan yang berkepanjangan menimbulkan implikasi hukum dan demokrasi, seperti lemahnya legitimasi pejabat kepala desa sementara dan terganggunya prinsip otonomi desa. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang perlu dievaluasi agar sejalan dengan prinsip rule of law dan good governance. Oleh karena itu, diperlukan kepastian regulasi dan komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkades secara tepat waktu guna menjamin hak demokratis masyarakat desa.
Authors: Wardi, Wardi, Christianto, Hwian
Language: English
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W7160469871
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: