Year: 2024
Type: article
Abstract: Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi, menekankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inti dari demokrasi ini tercermin dalam proses pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun, memastikan sirkulasi pemerintahan berdasarkan mandat rakyat. Namun, manipulasi sistem peradilan oleh pemerintah yang berkuasa melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kekhawatiran. Penelitian ini mengkaji fenomena yang dikenal sebagai Abusive Judicial Review, dimana peradilan, yang awalnya dimaksudkan untuk mengawasi hierarki hukum dan konstitusi, dipengaruhi oleh pihak yang berkuasa. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, makalah ini mengeksplorasi sejauh mana keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga merongrong demokrasi. Temuan mengungkapkan bahwa independensi peradilan dikompromikan, menghasilkan keputusan yang melayani kepentingan rezim yang berkuasa daripada menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menawarkan analisis kritis terhadap kasus-kasus penting dan mengusulkan langkah-langkah untuk melindungi integritas peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemeriksaan komprehensif terhadap masalah sistemik dalam peradilan Indonesia dan implikasinya terhadap demokrasi. Kesimpulannya menekankan perlunya reformasi mendesak untuk melindungi proses peradilan dari campur tangan politik.
Source: Legislatif
Authors: Enika Oktavia, Mely Noviyanti, Dalpin Safari
Institution: Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
Language: Indonesian
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7168206679