Year: 2026
Type: article
Abstract: Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menimbulkan persoalan konstitusional mengenai efisiensi investasi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Penelitian ini menilai konstitusionalitas dan merumuskan desain kelembagaan Danantara melalui perbandingan dengan Temasek Holdings di Singapura dan 1Malaysia Development Berhad di Malaysia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Analisis berpijak pada hak menguasai negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 36/ PUU-X/2012. Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan Danantara belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan hak menguasai negara dalam Pasal 23 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Perbandingan menegaskan pentingnya independensi, transparansi, dan pengawasan berlapis untuk mencegah intervensi politik. Reformulasi memerlukan penegasan rezim keuangan negara, penguatan pengawasan konstitusional, pengelolaan profesional, keterbukaan informasi, komite audit independen, serta diversifikasi pendanaan untuk kemakmuran rakyat dan keadilan antargenerasi.
Source: Jurnal Konstitusi
DOI: 10.31078/jk2332
Institutions: Andalas University, Universitas Gadjah Mada
Language: Indonesian
Subfield: Strategy and Management
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7214913292
