Year: 2026
Type: article
Abstract: Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara keterbatasan kewenangan MK dalam memeriksa PHPU dan kebutuhan untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil. Permasalahan muncul ketika pelanggaran pada tahapan pemilu tidak dapat dijangkau melalui konstruksi kewenangan yang berorientasi pada hasil, meskipun berdampak pada hasil pemilu. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkritisi pengaturan kewenangan MK dalam mengadili PHPU dan kaitannya dengan penerapan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan substantif dapat dikonstruksikan sebagai pendekatan korektif konstitusional yang memungkinkan MK menilai keterkaitan antara pelanggaran pada tahapan pemilu dan keabsahan hasil pemilu. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan batas kewenangan maupun keadilan prosedural, melainkan untuk menjembatani kesenjangan antara lingkup kewenangan dan tuntutan konstitusional atas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Keadilan substantif dapat menjadi instrumen konstitusional untuk memulihkan kemurnian suara dan memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional.
Source: Jurnal Konstitusi
DOI: 10.31078/jk23310
Institution: Andalas University
Language: Indonesian
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7214929452
