Batas Konstitusional Kebijakan Pengendalian Informasi Digital Dalam Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura
Year: 2026
Type: article
Abstract: Perkembangan ruang digital telah mendorong negara untuk merumuskan kebijakan pengendalian informasi sebagai respons terhadap disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Namun, intervensi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebijakan pengendalian informasi digital serta mengkaji batas legitimasi konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum dengan karakter deskriptif-analitis berbasis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur pengendalian informasi digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengombinasikan instrumen pidana dan administratif dengan mekanisme pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Singapura menerapkan model administratif yang lebih terpusat melalui Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), yang memberikan kewenangan luas kepada eksekutif untuk mengeluarkan perintah koreksi, penghentian komunikasi, dan pemblokiran akses terhadap informasi yang dinilai tidak benar. Secara konstitusional, pembatasan kebebasan berekspresi di kedua negara harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas konstitusional ideal dalam kebijakan pengendalian informasi digital mensyaratkan kejelasan norma, penggunaan instrumen pembatasan secara proporsional, serta pengawasan yudisial yang efektif guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi
Institution: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Language: Indonesian
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7218378242