Kedudukan Lingkungan Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Perlindungan Aktivis Lingkungan
Year: 2026
Type: article
Abstract: The realization of environmental protection is reflected, among other ways, through public participation one form of which is social control. Unfortunately, such public control is often obstructed through various means, including criminalization. The Indonesian Forum for the Environment (WALHI) revealed that between 2014 and 2023, as many as 827 individuals became victims of criminalization. In fact, from a legal standpoint, this form of participation has been protected under Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The issue addressed in this paper is that the framework of environmental criminal law in Indonesia has not yet maximally provided effective and comprehensive legal protection for environmental activists, as it remains confined within an anthropocentric paradigm. The method employed to address the research question is the socio-legal method an approach that utilizes perspectives from outside the field of law as an analytical lens. The data used in this study are secondary data. This study identifies two main findings. First, the position of the environment as a legal subject is implicitly recognized in several statutory regulations, manifested through environmental litigation rights policies and conservation regimes. Second, recognizing the environment as a legal subject introduces a new paradigm in criminal law doctrine namely, the doctrine of grounds for the exclusion of criminal liability. Within this framework, the unity between environmental activists and the environment becomes relevant in applying the doctrine of grounds for the exclusion of criminal liability, particularly the defense of necessity (noodweer). By positioning the environment as a legal subject, unlawful acts of environmental destruction can be construed as real and imminent attacks against the environment. This interpretation is also consistent with modern theories such as the theory of lesser evils and the theory of pointless punishment. Perwujudan perlindungan lingkungan salah satunya adalah dengan partisipasi masyarakat—salah satu di antaranya adalah kontrol masyarakat. Mirisnya, kontrol masyarakat seringkali dihalangi dengan berbagai cara kriminalisasi adalah salah satunya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2014-2023, terdapat 827 orang yang menjadi korban kriminalisasi. Padahal secara hukum, partisipasi ini telah dilindungi di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Permasalahan yang muncul dalam tulisan ini adalah kerangka hukum pidana lingkungan di Indonesia belum maksimal memberikan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif terhadap aktivis lingkungan, karena masih terhenti pada paradigma antroposentrisme. Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitianini adalah metode socio-legal metode yang menggunakan pendekatan di luar ilmu hukum sebagai pisau analisi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, kedudukan lingkungan sebagai subjek hukum secara implisit melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yang mewujud melalui kebijakan hak gugat lingkungan dan rezim konservasi. Kedua, kedudukan lingkungan sebagai subjek hukum membawa paradigma baru dalam ajaran hukum pidana yakni ajaran alasan penghapus pidana. Dalam kerangka ini kesatuan antara aktivis lingkungan dan lingkungan, menjadi relevan apabila untuk menerapkan ajaran alasan penghapus pidana khususnya pembelaan terpaksa (noodweer). Dengan menempatkan lingkungan sebagai subjek hukum, tindakan perusakan lingkungan yang melawan hukum dapat dipandang sebagai serangan nyata dan seketika terhadap lingkungan hidup. Penafsiran ini juga selaras dengan teori-teori modern seperti theory of lesser evils dan theory of pointless punishment.
Source: Res Nullius Law Journal
Author: Ramdani Husein Renngur
Institution: Universitas Gadjah Mada
Language: English
Topic: Legal Studies and Policies
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7221586546