Work

Kategorisasi LGBTQ Sebagai Ancaman Nonmiliter dan Implikasinya terhadap Keadilan Pengakuan, Representasi, dan Redistribusi

Year: 2026
Type: article
Abstract: Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 mengategorikan "penyebaran budaya LGBTQ" sebagai ancaman nonmiliter berdimensi sosial-budaya, disandingkan dengan terorisme, separatisme, dan perdagangan manusia. Artikel ini menelaah implikasi tata kelola dan hak asasi manusia dari kategorisasi tersebut menggunakan triad keadilan Nancy Fraser, yaitu pengakuan (recognition), representasi (representation), dan redistribusi (redistribution) yang memosisikan kelompok LGBTQ sebagai bivalent collectivity yang rentan mengalami ketidakadilan berlapis. Konsep sekuritisasi (Buzan, Waever, & de Wilde) dan governmentalitas (Foucault) dipakai sebagai instrumen analitis pelengkap untuk membaca mekanisme di balik kategorisasi ini. Melalui studi kasus kualitatif berbasis analisis wacana kritis (Fairclough) atas teks Perpres, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, respons DPR dan MUI, serta data sekunder dari ILGA World, SMRC, dan Pew Research Center, artikel ini berargumen bahwa kategorisasi tersebut menghasilkan ketidakadilan berlapis: misrecognition pada aras kultural, misrepresentation pada aras partisipasi politik, dan maldistribution pada aras perlindungan hukum-ekonomi. Data survei memperlihatkan publik Indonesia yang ambivalen, bukan monolitik menolak sehingga kategorisasi negara turut membentuk, bukan sekadar merefleksikan, ketidakadilan tersebut, sebuah tegangan struktural antara doktrin Sishankamrata dan kewajiban konstitusional negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara tanpa diskriminasi.
Language: Indonesian
Field: Psychology
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7225113845
FWCI:
Cites: 3
Cited by:
Related to: 10