Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Negara/daerah Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
Year: 2016
Type: dissertation
Abstract: ABSTRAK Banyak aset daerah tidak jelas keberadaan dan fungsi mereka dan akuntabilitas penuh. Oleh karena itu, menimbulkan pada kerusakan yang diderita oleh pemerintah daerah dan menimbulkan ketidakteraturan dalam pemerintahan daerah karena ketidaktaatan peraturan oleh aparat negara. masalah terjadi dalam pengelolaan Negara / Objects Milik Daerah adalah tentang transfer kepemilikan. Penelitian ini adalah penelitian literatural menggunakan metode yuridis normatif pendekatan yang studi dan analisis peraturan diterapkan terkait dengan penetapan Transfer Negara / Objects Milik Daerah (Aset Daerah). Dari analisa dan penelitian dan pembahasan terkait dengan masalah tentang aset daerah, maka dapat disimpulkan bahwa: Transfer Kepemilikan Negara / Objects Milik Daerah di Bandung Pemerintah Kota Administrasi di bawah Peraturan Walikota Nomor 51 / PMK.06 / 2014 jelas diatur oleh pemerintah, juga diatur oleh Walikota Bandung dan Menteri Keuangan untuk menghindari kerugian negara dan korupsi, seperti untuk hambatan ditangani oleh pemerintah Kota Administrasi Bandung tentang transfer kepemilikan negara / Objects Milik Daerah ke Kota Bandung administrasi sangat kompleks dan beberapa masalah ditambahkan terkait dengan aset daerah. Kata kunci: Negara / Daerah Milik,
Authors: Indah Irmayasari, Npm. ........
Language: Indonesian
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W2883348110