Year: 2022
Type: article
Abstract: Kewenangan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui Peraturan Daerah (Perda) menimbulkan persoalan tersendiri bila dikaitkan dengan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya maupun yang sejajar bahkan tidak jarang bertentangan dengan peraturan selevel undang-undang. Hal ini sering kali menjadi kendala dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, lemahnya pengawasan pemerintah pusat dalam proses pembentukan suatu perda merupakan salah satu indikator mengapa kerap terjadi tumpang tindih antara perda terhadap peraturan yang berada di atasnya. Faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah, dimana penanggulangannya dapat dilakukan melalui internal dan eksternal. Penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan negara baik oleh pemerintahan pusat provinsi sehingga tujuan terbentuknya peraturan daerah yang baik dan benar yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebutuhan masyarakat daerah dapat dapat dilaksanakan.
Source: JIHK
Institution: Padjadjaran University
Language: Indonesian
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4288077928