Year: 2023
Type: article
Abstract: Tata kelola pemerintahan Indonesia mengalami big-bang decentralization pada masa reformasi dengan luaran utamanya adalah Otonomi Daerah. Salah satu tindak lanjut dari UU tersebut ialah terbentuknya sejumlah Lembaga Pemerintah Non Departemen pada tahun 2001, salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM hadir sebagai instansi pusat yang memiliki perangkat di 33 ibukota provinsi dan 40 kabupaten/kota. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyebut bahwa Indonesia menyelenggarakan tiga paradigma administrasi publik secara paralel, mulai dari Weberian sampai dengan New Public Service. NPS hadir sebagai kritik pada Old Public Administration dan New Public Management dengan fokus utamanya adalah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menempatkan NPS pada konteks pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia yang fungsinya dijalankan oleh BPOM. NPS terdiri dari 7 prinsip utama dan masing-masing memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Peredaran komoditi seperti Obat tidak dapat dipandang sebatas NPM mengingat selain BPOM sebagai pemberi layanan dan industri farmasi sebagai penerima layanan, terdapat pula masyarakat yang akan memperoleh dampak langsung pada Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Berdasarkan kesesuaian tersebut, direkomendasikan kepada BPOM untuk menekankan pentingnya paradigma NPS sebagai perspektif administrasi publik yang dianut oleh organisasi dan memuatnya pada dokumen-dokumen organisasi sehingga stakeholder memiliki pemahaman yang sama akan pola kerja BPOM berikut paradigma administrasi publik yang menyertainya.
Author: Alexander Arie Sanata Dharma
Institution: Badan Pengawas Obat dan Makanan
Language: Indonesian
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4366392282