Year: 2024
Type: article
Abstract: Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menimbulkan dampak ketatanegaraan yang sangat mendasar bagi lembaga-lembaga negara di Indonesia, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan adanya kondisi tersebut, timbul pertanyaan, kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 pasca perubahan; dan rekonstruksi kedudukan MPR yang ideal untuk menguatkan check and balances sistem pemerintahan di Indonesia. Artikel ini menjawab dua pertanyaan tersebut dengan metode yuridis normatif. Sehingga menghasilkan tiga kesimpulan, pertama, gagasan PPHN oleh MPR tidak sesuai dengan sistem presidensial dan konsep konvensi ketatanegaraan itu sendiri; Kedua, MPR dapat mengeluarkan Ketetapan MPR tentang Pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun berpotensi membuka permasalahan ketatanegaraan lainnya.
Source: IBLAM LAW REVIEW
Institutions: Universitas Bung Karno, University of Indonesia
Language: Indonesian
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4403631433