Rekonstruksi Parameter Kelalaian Medik: Menyeimbangkan Otonomi Pasien Dan Perlindungan Profesi Medis Di Indonesia
Year: 2026
Type: article
Abstract: ABSTRACT The transformation of the doctor–patient relationship in therapeutic transactions in Indonesia has shifted from a paternalistic model to a more equal contractual partnership. While this shift strengthens patients' right to self-determination, it also increases the legal vulnerability of medical professionals due to the growing number of disputes involving alleged medical negligence. The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health has reformed Indonesia's healthcare legal framework; however, it has not fully clarified the legal distinction between medical negligence and medical risk. This study aims to reconstruct the legal parameters distinguishing medical negligence from medical risk as a basis for ensuring balanced legal protection for both patients and healthcare professionals. This normative juridical research employs statutory and conceptual approaches through legal harmonization, doctrinal analysis, and systematic interpretation of norms governing medical liability. The findings demonstrate that proportional legal protection can be achieved through objective negligence assessment based on adequate causation, mandatory mediation grounded in restorative justice, and strengthening the role of the Professional Disciplinary Board as a screening mechanism for criminal medical cases. This study proposes a novel reconstruction model of medical negligence parameters under Law Number 17 of 2023, contributing to the advancement of health law theory while providing practical guidance for resolving medical disputes fairly and enhancing legal certainty for both patients and the medical profession. ABSTRAK Transformasi relasi antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik di Indonesia telah bergeser dari pola paternalistik menuju kemitraan kontraktual yang lebih sejajar. Pergeseran ini memperkuat hak otonomi pasien (the right of self-determination), namun juga meningkatkan kerentanan hukum profesi medis akibat meningkatnya sengketa terkait dugaan kelalaian medik (medical negligence). Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai batas antara kelalaian medik dan risiko medis (medical risk). Penelitian ini bertujuan merekonstruksi parameter hukum pembeda kelalaian medik dan risiko medis sebagai dasar perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien dan tenaga medis. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui sinkronisasi peraturan, analisis doktrin, dan interpretasi sistematis terhadap norma pertanggungjawaban medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang proporsional dapat diwujudkan melalui standardisasi pembuktian berbasis kausalitas adekuat, mediasi mandatori berlandaskan keadilan restoratif (restorative justice), serta penguatan peran Majelis Disiplin Profesi sebagai screening system. Penelitian ini menghasilkan model rekonstruksi baru parameter kelalaian medik pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang memperkaya pengembangan hukum kesehatan sekaligus menjadi pedoman penyelesaian sengketa medis yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi pasien maupun profesi kedokteran.
Authors: Restu Iriani, Yudhi Hertanto
Language: English
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Keywords: medical negligence, medical risk, patient autonomy, physician-patient relationship, Law No. 17 of 2023 on Health, medical liability, medical disputes, restorative justice, mediation (conflict resolution), causation (law), legal certainty, paternalism, health law reform, legal harmonization
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7204253066
