Year: 1995
Type: dissertation
Abstract: Dalam perekonomian yang semakin berkembang, persaingan \nusahapun menjadi semakin ketat. Badan usaha-badan usaha berusaha untuk \nmeningkatkan daya saingnya dengan berbagai upaya, antara lain C:lengan \nmengadakan perluasan usaha. Dengan mengadakan perluasan usaha, \ntentunya badan usaha memerlukan modal tambahan. Pihak manajemen \nberusaha memperhitungkan setiap alternatif dan memilih yang terbaik dan \npaling menguntungkan bagi badan usaha. Salah satu dari alternatif tersebut \nadalah dengan menjual sebagian saham badan usaha kepada masyarakat \nmelalui pasar modal atau yang disebut dengan istilah go public \nPT "X" yang bergerak dalam industri sepatu dengan orientasi ekspor \njuga sedang mempersiapkan diri untuk go public. Adapun tujuan go public \ntersebut adalah untuk mengadakan perluasan usaha dan memperkuat \nstruktur modal. \nUntuk dapat menjual sahamnya dipasar modal suatu badan usaha \nharus memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya adalah memyerahkan \nlaporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa syarat. \nLaporan keuangan ini penting artinya karena sebagai salah satu sumber \ninformasi untuk mengetahui keadaan badan usaha yang bersangkutan. Oleh \nsebab itu informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus dapat \ndipercaya. Audit dimaksudkan untuk menilai kewajaran atas penyajian \nlaporan keuangan badan usaha. \nAudit dilakukan oleh pihak yang independen dan mempunyai \nkeahlian, dalam hal ini dilakukan oleh akuntan publik yang telah \nmemperoleh ijin dari Menteri Keuangan. \nDalam pelaksanaan audit umurn (general audit) atas laporan \nkeuangan badan usaha yang sedang mempersiapkan diri untuk go public, \nakuntan publik tidak dapat bekerja sendiri saja. Akan tetapi akuntan publik \nperlu bekerja sama dengan profesi penunjang pasar modal lainnya, yaitu \nkonsultan hukum, notaris, dan penilai. Kerja sama ini dimaksudkan untuk \nmenghindari informasi yang berbeda dan bertentangan satu dengan yang \nlainnya. Di samping itu bagi akuntan publik juga dimaksudkan untuk \nmendukung akurasi disclosure atas informasi yang disajikan. \nPada tanggal 20 Maret 1995 telah dikeluarkan serangkaian kebijakan \nyang oleh Badan Pengawas Pasar modal sebagai lembaga pemerintah yang \nberfungsi sebagai pengawas pasar modal. Dalam kebijakan tersebut antara \nlain diatur penyederhanaan penawaran umwn, yang didalamnya \nmengurangi dokumen dan perosedur inter yang harus dilakukan oleh \nakuntan publik. Meskipun demikian tanggung jawab akuntan publik dalam \nmenbantu persiapan go public suatu badan usaha tidak berubah.
Author: Utami Dewi
Language: Indonesian
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W78040650